Indikator
  • Undercontruction

Lima Anggota DPRD Kota Malang Kembali Diperiksa KPK

Home / Peristiwa - Daerah / Lima Anggota DPRD Kota Malang Kembali Diperiksa KPK
Lima Anggota DPRD Kota Malang Kembali Diperiksa KPK Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok.TIMES Indonesia)

TIMESJAKARTA, MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kota Malang dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Kelima anggota DPRD yang akan diperiksa itu, yakni Sahrawi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hery Subiantono dari Fraksi Partai Demokrat, Teguh Puji Wahyono dari Fraksi Partai Gerindra, Afdhal Fauza dari Fraksi Partai Hanura, dan Harun Prasojo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan ini masih terkait tentang kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh M Arief Wicaksono (MAW).

MAW ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam dalam dua kasus, yakni tentang pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

"Kelimanya orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Moch Arief Wicaksono (MAW)," kata Febri yang dikutip dari Antara, Senin (11/9/2017).

Seperti yang diketahui, mantan Ketua DPRD Malang, MAW saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Hendrawan Maruszaman (HM), Komisaris PT ENK dan Jarot Edy Sulistyono.

Arief menjadi tersangka atas kasus  suap untuk dua kasus berbeda. Kasus pertama Arief Wicaksono disinyalir menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Jarot Edy sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

Kedua, Arief Wicaksono diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 250 juta dari tersangka Hendrawan Maruszaman (HM), Komisaris PT ENK, terkait dengan penganggaran kembali proyek Jembatan Kedungkandang APBD tahun anggaran 2016.

Kasus suap ini, diduga diterima Arief untuk mengganggarkan kembali proyek jembatan kedungkandang yang dikerjakan secara multi years dalam APBD tahun 2016-2018, dengan nilai proyek 98 miliar.

Arief selaku pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Sedangkan pihak pemberi, Jarot dan Hendrawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com