Percepat Pemulihan Pascabencana, Menko PMK RI Galang Upaya Lintas Lembaga

Home / Berita / Percepat Pemulihan Pascabencana, Menko PMK RI Galang Upaya Lintas Lembaga
Percepat Pemulihan Pascabencana, Menko PMK RI Galang Upaya Lintas Lembaga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy saat meninjau korban banjir bandang Lebak beberapa waktuu lalu (Foto: Kemenko PMK RI for TIMES Indonesia)

TIMESJAKARTA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy menegaskan jika upaya percepatan pemulihan yang akan dilakukan pemerintah terkait bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor, awal Januari lalu meliputi beberapa hal teknis.

Dalam rakor membahas upaya percepatan pemulihan kondisi pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Selasa (21/1/2020) ini, Muhadjir menyatakan jika hal teknis tersebut di antaranya adalah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, mulai dari pencanangan hingga tindak lanjut pencanangan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, agar segera dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana, terutama banjir. Beliau mewanti-wanti agar kegiatan pencanangan yang nanti akan dilakukan tidak hanya formalitas tapi betul-betul dan sekaligus ada rencana jangka panjang mulai dari tahap-tahap penanaman sampai pemeliharaan," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden, Muhadjir pun meminta seluruh pihak agar dapat bertanggung jawab menyiapkan skema percepatan pemulihan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

"Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor, awal Januari lalu, menyisakan ragam persoalan mendesak untuk segera diselesaikan. Utamanya menyangkut masalah relokasi pemukiman warga yang terkena dampak bencana serta pemulihan kondisi alam melalui revegetasi tanaman Vetiver," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Agraria memastikan lahan, terutama yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) untuk nantinya dijadikan lokus dari kegiatan pemulihan lahan. Sementara Kementerian Pertanian ditugasi menyiapkan dukungan benih tanaman, pembibitan, dan distribusi untuk penghijauan, termasuk penyediaan bibit-bibit tanaman produktif yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

"Rencana jangka panjang, lahan-lahan yang akan dipulihkan sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, memelihara, sekaligus mengambil manfaatnya. Karena itu kita juga perlu melibatkan mereka, termasuk para pecinta alam seluruh Indonesia kita undang ikut serta memulihkan lahan ini," imbuhnya.

Selain itu, Kementerian PUPR akan menjadi leading sector terkait pemulihan sarana prasarana baik untuk pemulihan lahan maupun pemulihan hunian. Tak lupa, Menko PMK RI Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor, bertanggung jawab penuh terutama menyiapkan lahan untuk relokasi. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com