Terima Total 3 Ribu Perkara, MK Beberkan Pencapaian Hingga 2019

Home / Berita / Terima Total 3 Ribu Perkara, MK Beberkan Pencapaian Hingga 2019
Terima Total 3 Ribu Perkara, MK Beberkan Pencapaian Hingga 2019 Pimpinan MK dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 pada Selasa (28/1/2020). (Foto: Setkab RI for TIMES Indonesia)

TIMESJAKARTA, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman membeberkan bahwa sejak berdiri pada 2003 hingga akhir Desember 2019, MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara.

"Dari jumlah tersebut perkara pengujian UU mendominasi, yakni sebanyak 1.317. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diurutan kedua, yakni sebanyak 982," ujarnya dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 pada Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, untuk perselisihan hasil pemilihan umum legislatif, DPR, DPD, dan DPRD ada sebanyak 671 perkara, dan perselisihan hasil pemilihan presiden/wakil presiden ada 5 perkara, sedangkan sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara.

Dari sejumlah 3.005 perkara itu, sebanyak 2.849 telah diputus dengan rincian 397 perkara atau 13,93 persen dikabulkan, 1.005 perkara atau 45,81 persen ditolak, 1.004 atau 34 persen tidak dapat diterima. 60 perkara atau 2,11 persen dinyatakan gugur.

"171 perkara atau 5,75 persen ditarik kembali. 25 perkara atau 2 persen merupakan tindak lanjut dari putusan sela. Dan 11 perkara atau 1 persen MK menyatakan tidak berwenang mengadili dan sebanyak 30 perkara masih dalam proses," papar Anwar Usman.

Untuk pengujian UU pada 2019, MK menerima 85 perkara, sementara 37 perkara berasal dari tahun 2018. Artinya, ada 122 perkara pengujian UU yang masuk sepanjang 2019. Dibandingkan 2018, jumlah ini lebih banyak yakni 49 perkara yang diregistrasi pada 2017 dan 65 perkara diterima pada 2018, sehingga pada 2018, MK menangani 114 perkara.

"Dari 122 perkara yang ditangani tahun 2019, hingga akhir Desember telah diputus sebanyak 92 perkara. Dengan demikian memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019 dan masih dalam proses pemeriksaan," tukas Ketua MK, Anwar Usman. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com