Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja, SMRC: Masyarakat Luar Jawa Sulit Akses Perizinan UKM

Home / Berita / Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja, SMRC: Masyarakat Luar Jawa Sulit Akses Perizinan UKM
Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja, SMRC: Masyarakat Luar Jawa Sulit Akses Perizinan UKM Ilustrasi - Produk UKM Papua (FOTO: Seputarpapua)

TIMESJAKARTA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menilai RUU Cipta Kerja dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi harus segera dirampungkan. Sebab, masyarakat Indonesia masih sering menemui masalah UMKM terkait perizinan dan pembiayaan.

"Kami berharap survei yang kami lakukan bisa berguna untuk memperbaiki prosedur perizinan dan akses pembiayaan," kata Abbas.

Ia menyampaikan urusan perizinan UMKM ini tidak  berada di Kemenkop. Ada sebagian di pemerintah daerah, ada OSS di BKPM ada juga ijin edar di BPOM. Ia menjelaskan dari survei nasional SMRC, 53 persen warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM), sementara 48 persen warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.

"Kita akan tindaklanjuti hasil survei yang menemukan bahwa Pulau Kalimantan, Maluku-Papua, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara masuk kategori paling sulit mengakses perijinan, kita lakukan pendampingan lebih bersama pemerintah daerahnya," jelasnya.

Selain itu, dalam hasil survei nasional menyebut kelompok petani, nelayan, peternak adalah diantara kelompok masyarakat yang paling sulit mendapatkan perijinan.

Warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha lebih banyak ditemukan di kalangan warga berpendapatan rendah, yaitu 59 persen masih mencari pekerjaan, 54 persen pedagang warung/kaki lima, 52 persen petani/peternak/nelayan.

"Ini sudah kita antisipasi dengan memberikan prioritas pembentukan koperasi pangan di perdesaan," tambahnya.

Kemudian, terkait pembiayaan, SMRC juga sudah lakukan koordinasi untuk memastikan tiap UMKM semakin mudah mengakses pembiayaan. Pertama, telah sinergi hotline untuk masalah pembiayaan dengan bank pelaksana. Kedua, turun ke pasar, koperasi dan pelaku umkm untuk mengecek apakah penyakuran berjalan atau tidak. Ketiga, memperkaya literasi pembiyaan UMKM.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com