Anggota DPR Tak Permasalahkan Pemerintah Berikan Kapal Pencuri Ikan ke Nelayan 

Home / Berita / Anggota DPR Tak Permasalahkan Pemerintah Berikan Kapal Pencuri Ikan ke Nelayan 
Anggota DPR Tak Permasalahkan Pemerintah Berikan Kapal Pencuri Ikan ke Nelayan  Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. (foto: Istimewa)

TIMESJAKARTA, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengaku sah-sah saja jika pemerintah akan menghibahkan kapal hasil tangkapan kepada nelayan. Namun menurutnya hibah itu harus sesuai regulasi serta aturan hukum yang jelas.

Pernyataan Firman Soebagyo ini menyusul dengan adanya isu bahwa pemerintah melalui Kementerian KP berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

"Terkait rencana pemerintah memanfaatkan kapal-kapal dari hasil tangkapan untuk dibagikan kepada nelayan itu sah-sah saja, karena penangkapan kapal asing itu ada regulasi dan aturan hukumnya maka untuk pelimpahan itu harus menhikuti prosedur dan proses hukum yang jelas.Sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari dan meyulitkan penerimanya," kata Firman dalam rilis yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Politikus Golkar ini pun membeberkan, pengalamannya ketika masih era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Ketika itu,  Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang dipimpin Toek Setyo Hadi dan dirinya saat menjabat sebagai Ketua DPP menerima sejumlah kapal tangkapan nelayan asing kepada HNSI

Tetapi akhirnya, justru kapal-kapal itu tidak untuk kepentingan nelayan tapi kepentingan oknum. Bahkan, waktu itu ada lima kapal ada di tangan HNSI. Kemudian kapal-kapal yang besar itu di kerjasamakan dengan perusahan besar dan jangan sampai terjadi.

Oleh karena itu, Firman pun berharap bagaimana nanti itu pengelolaanya itu harus transparan agar institusi-institusi terkait dengan nelayan ini dilibatkan untuk melakukan pengawasan. 

"Dan bagaimana hasil penerimaan daripada hasil dari pengelolaan kapal limpahan dari tangkapan harus jelas. Yang jelas itu agar tidak bertentangan dengan aturan UU yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ,usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Edhy mengungkapkan, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

Ia menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi

“Yang jelas, kalau toh dihibahkan, pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal,” papar Edhy.

Selain kapal yang sudah inkracht, menurut Edhy, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat,” jelas Edhy.

Ia juga menyampaikan, ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut.

Lebih jauh, Edhy berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com